Pembangunan Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Atas Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)

  1. I.                   Pendahuluan

Mac Iver, pakar sosiologi politik bekata; “manusia adalah mahluk yang dijerat oleh jaring-jaring yang dirajutnya sendiri”, jaring-jaring tersebut adalah sebuah kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu yang diciptakan oleh masyarakat tetapi pada gilirannya merupakan suatu kekuatan yang mengatur bahkan memaksa manusia untuk melakukan tindakan dengan pola-pola tertentu. Kebudayaan bukan hanya dari luar manusia tetapi juga dari dalam kepribadian individu, sehingga kebudayaan dapat membentuk pola sikap pribadi individu dari dalam dan luar. Salah satu unsur yang penting dalam kebudayan adalah nilai-nilai merupakan suatu konsepsi baik-buruk, benar-salah dan indah-jelek. Sistem tersebut menumbuhkan norma, di mana norma merupakan pedoman dalam perilaku manusia dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan unsur yang dasar dalam masyarakat, sehingga terkadang manusia bahkan ilmuwan dalam sosiologi atau antropologi mengemukakan bahwa kebudayaan yang membentuk perilaku manusia atau cultural determinism. (Paulus Wirutomo, 2010) Kebudayaan tersebut merupakan salah satu unsur yang dominan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebudayaan merupakan unsur yang dapat mencirikan suatu masyarakatnya sejahtera atau bukan. Sehingga kita dapat melihat kebudayaan merupakan suatu tanda dari pembangunan.   

Pembangunan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, sehingga terpenuhinya eksistensi manusia dalam menjalankan struktur sosialnya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, berlangsung mulai Indonesia terlepas dari cengkeraman penjajah hingga sampai dengan saat ini. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini, telah menunjukkan kemajuan bagi kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (UU No.17 Tahun 2007).

Pada era Orde Baru, pembangunan Indonesia diarahkan pada proses pembangunan ekonomi, guna mencapai pertumbuhan yang tinggi. Melalui pertumbuhan yang tinggi di bidang perekonomian maka kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Asumsi pembangunan di bidang perekonomian yang menjadi tolak ukur dalam melihat peningakatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu landasan dalam kebijakan pembangunan yang tertuang dalam konsep GBHN. Di sini sangat jelas bagaimana pembangunan ekonomi menjadi acuan dalam membuat kebijakan disektor lainnya. Dampak yang ditimbulkan dalam peningkatan pembangunan ekonomi tercermin dalam PJP 1 di mana terjadi kenaikan pendapatan perkapita sekitar US$ 70 dan akhir PJP 2 yang mencapai US$ 700. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu, merupakan pilihan kebijakan yang sedang berkembang dan tumbuh di dunia.  Serta banyaknya orang orang Indonesia pada tahun 1960-an belajar ke luar negeri dan mengaplikasikan pembangunan dari luar negeri untuk diterapkan di Indonesia. Pembangunan ini menggunakan paradigma ekonomi dengan mementingkan pemenuhan infrastruktur pembangunan serta membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan tidak diimbangi dengan pemerataan hasil pembangunan melalui bentuk pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. Pembangunan nasional yang pada awalnya hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi sebagai ujung tombak mengalami perubahan. Dengan demikian arah pembangunan pun bergeser pada pembangunan yang lebih memusatkan pada manusia sebagai subjek pembangunan. Hal ini dilakukan mengingat krisis ekonomi yang diikuti oleh krisis politik sejak akhir 1997, telah menghancurkan struktur bangunan ekonomi dan pencapaian bidang kesejahteraan sosial selama masa Orde Baru. Krisis ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diataranya adalah keyataan bahwa meningkatnya angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi selama masa itu, tidak benar-benar merefleksikan terjadinya pemerataan kesempatan dan memperoleh kesejahteraan bersama.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah memang berhasil, tetapi memiliki beberapa kelemahan dalam salah satu pihak. Pembangunan dengan mengunakan paradigma ekonomi sebagai basisnya sebagaimana dikemukakan oleh David C. Korten, yakni seperti menggunakan “ekonomi koboi” di mana penekanannya pada pusat-pusat ekonomi dengan menggunakan sistem kapitalisme. Pembangunan dengan paradigma tersebut, sekarang mendapatkan kritikan di mana pertumbuhan ekonomi diiringi kemiskinan juga meningkat, kerusakan alam (lingkungan hidup) serta terjadinya kekerasan-keserasan sosial. (David C. Korten, 2002)

Hal serupa juga dalam evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh PBB, bahwa pembangunan memiliki berbagai permasalahan dan perlu adanya pembenahan. Dengan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh PBB tersebut, maka pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan yakni mengingkatkan kualitas hidup yang lebih tinggi, mengikis pengangguran serta kondisi ekonomi yang membaik kemajuan sosial pembangunan. Oleh karena itu, PBB memberikan penekanan pembangunan yang dilakukan haruslah melibatkan pembangunan sosial, bukan hanya ekonomi saja. Maka diperlukan kontribusi PBB dalam mengangkat pembangunan baik ekonomi maupun pembangunan sosial, hal ini dapat dilihat dari perjanjian PBB bagian 55 tentang komitmen PBB untuk “ mengangkat kualitas hidup lebih tinggi, mengikis pengangguran, kondisi ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan”. Tetapi pada tahun-tahun pertama, PBB tidak banyak melakukan bagaimana mencapai tujuan besar tersebut, dikarenakan mempunyai pandangan yang sempit tentang kesejahteraan sosial dalam menggambungkan kesejahteraaan sosial remidial dan pembangunan masyarakat. PBB juga memberikan laporan tertulis tentang “faktor-faktor sosial dipandang sebagai sisa dari proses pembangunan keseluruhan dan kebijakan sosial yang didesain untuk menyediakan cara remedial bukan aktifitas dinamis dan positif di lapangan sosial”(United Nations,1971).

Kemiskinan

Mengenai pendefisian kemiskinan memunculkan berbagai  macam varian yakni;  Kemiskinan menurut undang-undang kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (UU Kemiskinan). Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup (dalam Wikipedia.com. Kemiskinan).

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif.

¿       Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira-kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan  pendapatan dibawah USD $1/hari

¿       Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari. (dalam Wikipedia.com)

Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin”.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

¿       Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

¿       Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. (dalam Wikipedia.com)

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

  • penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
  • penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
  • penyebab sub-budaya (sub cultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
  • penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
  • penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya  mengurangi penduduk miskin. Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentasependuduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase  keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. (Hamonangan Ritonga, 2010, dalam www.kompas.com).

Jumlah Prosentase Penduduk Miskin

Gunawan W dalam www.depsos.go.id

Dengan data tersebut, kita dapat melakukan analisis bahwa kemiskinan makin tinggi dalam kondisi bangsa Indonesia. Tingginya kemiskinan tersebut, menjadikan proses pengentasanya merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat serta keluarga memberikan konstribusi postif dalam mengurangi penduduk miskin. Pengetasan yang dilakukan oleh pemerintah terlembaga dalam departemen sosial dalam mewadahi usaha kesejahteraan sosial baik milik pemerintah ataupun masyarakat.

Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial pada tahapan awal dengan program kesejahteraan keluarga, layanan anak dan penanganan sosial, hal tersebut sehingga tersebarnya pkerja sosial dalam masyarakat di berbagai belahan negara. Selanjutnya kebijakan pembangunan sosial tersebut mengalami pembaharuan dengan pengintegrasian program pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial. Pembangunan sosial pendekatan mengangkat kesejahteraan masyarakat bukan hanya peningkatan kualitas hidup warga negara tetapi merespon masalah pembangunan yang terdistorsi. Kondisi pembangunan yang terdistorsi dengan mengkaitakan pembangunan dengan menyatukan tujuan ekonomi dan sosial dalam pembangunan, seperti penangangan kemiskinan dengan pembangunan sosial dientaskan dengan cara sosial serta cara ekonomi, bukannya berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan. (Jemes Midgley, 2005).

Bagan Pembangunan Sosial

Dalam; http://www.wikipedia.com.

Pembangunan sosial dengan berpusat pada masyarakat dan komunitas merupakan penyelesaian permasalahan sosial melihat dengan kearifan dan kebijakan masyarakat lokal. Penyelesaian permasalahan tersebut menjadi berbeda antara satu daerah dengan yang lain, perbedaan tersebut dikarenakan potensi dan keadaaan masyarakat sekitar yang dikembangkan menjadi potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan sosial sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Midgley, yakni pembangunan sosial upaya peningkatan kesejahteraan, penangan persolan pembangunan yang telah terdistorsi serta pembangunan yang berbasis pada komunitas. Pembanguan tersebut akan masyarakat melahirkan kebijakan sosial yang berupaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanganan permasalahan sosial oleh institusional baik oleh negara atapun masyarakat.

Kebijakan sosial merupakan instrumen dari peningkatan kualitas derajat kehidupan masyarakat dengan melalui mekanisme yang terarah dan terpadu. Mekanisme yang dibuat dalam kebijakan sosial bertujuan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah sosial dan menunjang taraf hidup, peningkatan taraf hidup, menjamin keadilan sosial dan memperluas kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan secara maksimal kapasitasnya sebagai warga negara yang sehat, terdidik, partisipasi dan mampu menjalankan peranan-peranan sosialnya di masyarakat. Dalam kaitannya ini, tidak dapat diragukan lagi bahwa pengadaan berbagai fasiitas pemenuhan kebutuhan, pemerataan atar golongan, pengintegrasian masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan keadilan sosial harus diantisipasi melalui pelayanan sosial. Kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. (Edi Suharto, 2005)

Kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program tunjangan-tunjangan sosial lainnya”. Peraturan tersebut dijawatahkan melalui undang-undang atau peraturan agar terarah sehingga tujuan yang dicapai dapat terwujud sesuai dengan sasaran yang dituju. Kebijakan sosial senantiasa berorietasi kepada pencapaian tujuan pembangunan sosial. Dalam hal ini tujuan sosial mengandung dua pengertian yang saling terkait yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial di masyarakat. Tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada seseuatu keadaan yang tidak diharapkan seperti kemiskinan, PMKS atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Sedangkan tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pecegahan agar tidak terulang dan pencegahan meluasnya permasalahan. Selain itu kebijakan sosial fungsi preventif (pencegahaan), kuratif (penyembuhan) dan pengembangan (developmental). (Edi Suharto, 2007)

Komitmen pembangunan berbasis masyarakat dalam proses kebijakan pembangunan tidak dapat dilepaskan praktek pengembangan masyarakat dan pelayanan yang berbasis masyarakat sebagai sebuah bentuk pemberdayaan dalam proses pembangunan. Kegiatan pengembangan masyarakat membutuhkan intervensi sosial dalam menciptakan perubahan sosial. Menurut Rotman dalam pembangunan masyarakat melalui model intervensi dibagi menjadi 3 yaitu:

Locality Development (pengembangan masyarakat lokal)

Sosial action (aksi sosial)

Sosial planning (pendekatan pelayanan sosial)

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai system klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat local pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh community worker. Community worker membantu meningkatkan kesadaran dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat local lebih berorientasi pada tujuan proses daripada tujuan tugas atau tujuan hasil. Setip anggota masyarakt bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan local, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasidan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat local yang bernuansa button up.

Tujuan dan sasaran dari aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan structural masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah system klien yang sering kali menjadi korban ketidakadilan struktur. Masyarakat miskin karena dimiskinkan, masyarakat lemah karena dilemahkan dan hanya kelompok elit yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politikdan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan actual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan dan keadilan.

Perencanaan sosial disini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja. Perencanaan sosial berorientasi pada tugas. Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi. Dalam perencanaan sosial para masyarakat sebagai penerima pelayanan. Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan dan pemecahan masalah bukan merupakan prioritas, karena pengambil kebijakan dilakukan oleh pekerja sosial di lembaga-lembaga formal seperti lembaga pemerintahan seperti departemen sosial dan non pemerintah atau LSM. Para perencana dibandang sebagai ahli  dalam melakukan penelitian, penganalisaan masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevalusai program-program pelayanan kemanusiaan. (Isbandi Rukminto Adi, 2007)

  1. II.                Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut, hampir semua provinsi di Indonesia memiliki perairan laut. Artinya, pasti ada daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Sayangnya, dengan potensi kelautan yang besar itu, tidak ada sistem pengelolaan yang terpadu berkenaan dengan sumberdaya laut dan sumberdaya masyarakat pesisir di Indonesia. Sistem yang ada hanya sistem pengelolaan sentralistik yang hanya memungkinkan penguasaan sumberdaya laut di Indonesia oleh nelayan maupun masyarakat pesisir dengan kekuatan modal yang besar. Pada awalnya, pengelolan semacam ini dimulai sejak masa kolonial belanda setelah itu, diikuti oleh rezim Orde Baru dan Orde Lama (Satria, 2002).

Kemiskinan masyarakat pesisir berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif. Keterbatasan akses permodalan ditandai dengan realisasi modal melalui investasi pemerintah dan swasta selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) yang hanya 0,02 % dari keseluruhan modal pembangunan. Konsekuensinya, masyarakat daerah pesisir terutama nelayan, kebutuhan permodalan dipenuhi oleh para tengkulak, toke, atau ponggawa, yang kenyataannya tidak banyak menolong untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, malah cendurung menjeratnya dalam lilitan utang yang tidak pernah bisa dilunasi. Demikian pula kultur kewirausahaan mereka masih bercorak manajemen keluarga dengan orientasi sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsistence). ,

Lingkungan laut (termasuk lingkungan pesisir) secara geografis sangat berbeda dengan daratan. Perbedaan letak geografis tersebut tentu saja berdampak kepada perbedaan upaya atau sistem pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang mendiaminya, maka dalam hal ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir, melalui pengembangan kultur kewirausahaan (entrepreneurship), mengadakan penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkesinambungan maka dibentuklah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikhususkan untuk masyarakat pesisir (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2005).

Pergantian musim sehingga memunculkan musim kemarau yang panjang tidak hanya mengangu kehidupan petani tetapi juga merepotkan nelayan dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Bagi nelayan tradisional musim kemarau yang panjang merupakan masa kesulitan mereka dalam  memperoleh hasil tangkapan dan masa tersebut dikenal dengan masa paceklik. Sedangkan masa musim hujan merupakan masa penangkapan ikatan yang memudahkan nelayan memenuhi kebutuhannya. Sebagaian nelayan tradisonal jika musim kemarau mereka menghentikan melautnya dan beralih kerja menjadi tukang becak dan pekerjaan apa saja guna memenuhi kebutuhan keluarga. Kesulitan pada nelayan merupakan siklus peristiwa yang diulang-ulang setiap tahun. (Kusnadi, 2008)

Dengan melihat permasalahan yang  terjadi pada nelayan maka diperlukan suatu program guna meningkatkan kesejahteraanya. Program tersebut merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah agar masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya secara lebih layak. Pemerintah melakukan program yang dikelola oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan yakni Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Program PEMP yang dilaksanakan dengan menggunakan dua basis yakni masyarakat pesisir dengan mengunakan basis pranata atau kelembagaan sosial dan pemberdayaan dengan berbasis gender. Kedua basis tersebut disinergikan dengan prgram yang terkait. Pendekatan tersebut dilakukan guna memudahkan pengorganisasian sumberdaya yang dimiliki masyarakat miskin, sehingga pencapaian pemberdayaan dapat tercapai dan berjalan efektif. Program tersebut dirancang dengan pendekatan lembagaan dengan membangun koperasi. (Kusnadi, 2009)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Pada awalnya program PEMP diinisiasi untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mangatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran Dana Ekonomi Produktif (DEP). Pengelolaan DEP dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3) yang sejatinya dibentuk sebagai cikal bakal holding company milik masyarakat pesisir. Oleh karena itu dalam jangka waktu panjang Program PEMP tetap diarahkan pada:

  • Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.
  • Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan Taut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
  • Pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Program PEMP secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelambagaan, penggalangan partisipasi masyarakat serta diversifikasi usaha yang berbasis pada sumber daya lokal dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran Program PEMP adalah masyarakat pesisir skala usaha mikro yang dibagi ke dalam 2 tahapan sasaran, yaitu:

Koperasi LEPP-M3/ Koperasi Perikanan/Koperasi lainnya sebagai sasaran antara, dan sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang berorientasi pada sektor kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan serta pengelolaan wisata bahari, yang berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan Pokok Program PEMP

Memasuki tahap akhir periode institusionalisasi dan mempersiapkan periode diversifikasi, maka kegiatan pokok program PEMP mencakup LKM, SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) / SPBN (Stasiun Pengisisan BBM untuk Nelayan) dan Kedai Pesisir.

Organisasi Pengelola Program

Dalam pelaksanaannya PEMP dikelola oleh organisasi yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dengan susunan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

  1. 1.      Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat adalah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang bertindak sebagai penanggung jawab dan Pembina program di tingkat nasional. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Dirjen KP3K) yang bertugas mengelola program di tingkat nasional, seperti penyusunan pedoman umum, melaksanakan sosialisasi regional, pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

  1. 2.      Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan kabupaten/ kota yang menangani Program PEMP. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi sebagai representasi DKP di daerah bertugas melakukan koordinasi sosial, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi juga mengusulkan kabupaten/kota calon penerima PEMP tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab operasional program bertugas menetapkan Konsultan Pelaksana Kegiatan di Kabupaten/Kota, menetapkan koperasi pelaksana, sosialisasi dan publikasi tingkat kabupaten/kota, fasilitasi pembentukan LKM (bagi kabupaten penerima Program PEMP), rekruitmen Tenaga Pendamping Desa (TPD),pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan .

  1. 3.      Konsultan Manajemen

Konsultan Manajemen (KM) kabupaten/ kota berfungsi membantu Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/ kota dalam aspek teknis dan manajemen Program PEMP.

  1. 4.      Tenaga Pendamping Desa (TPD)

TPD merupakan tenaga profesional dibidangnya yang bersedia tinggal di tengah masyarakat sasaran dan bertugas mendampingi masyarakat secara terus-menerus (selama program berlangsung) dalam bentuk mempersiapkan masyarakat pesisir untuk mengakses kredit pada LKM, mendampingi mereka menjalankan dan mengembangkan usaha baik dalam proses produksi maupun pemasaran, membuat laporan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/ kota.

  1. 5.      Koperasi

Koperasi berfungsi sebagai komponen utama pelaksanaan Program PEMP di daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi hams berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab operasional di daerah dan juga dengan lembaga perbankan/pembiayaan sebagai mitra usaha mereka.

  1. 6.      Bank Pelaksana

Bank Pelaksana adalah lembaga keuangan perbankan yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tugas dan fungsi: menyediakan ‘credit bagi koperasi sebagai konsekuensi dari adanya DEP yang dijaminkan untuk kegiatan penguatan modal, menyalurkan DEP langsung dengan pola hibah melalui rekening koperasi yang ada di Bank Pelaksana untuk kegiatan pelaksana BPR pesisir, SPDN dan atau Kedai Pesisir, dan melakukan pendampingan teknis dan administratif kepada koperasi dan atau LKM/USP. (Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, 2006)

Pembangunan sosial dalam masyarakat dilaksanakan dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh community worker untuk mencapai tujuan-tujuan sesuatu yang diharapkan. Misalkan dalam pengentasan kemiskinan  dalam masyarakat dengan pengembangan masyarakat dengan merubah kesadaran masyarakat agar dapat mandiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pengembangan masyarakat tersebut dilaksanakan oleh pemerintah atau pekerja sosial profesional guna mencapai apa yang diharapkan. Sebagaimana dalam prinsip pengembangan masyarakat yang bersumber dari dunia usaha tapun pemerintah yang memandang komunitas lokal sebagai subjek yang diperhatikan serta dirubah agar setara kehidupannya serta mandiri. Kegiatan yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan dilakukan secara sistematis, terencana, diarahkan dapat memperbesar akses masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, dalam ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik sebelumnya. (Bambang Rudito dan Arif Budiman, 2003)

Sebagaimana dalam pengembangan masyarakat maka pengentasan kemiskinan diperlukan agar masrakat dapat meningkatkan akses dalam pembangunan sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada sebelumnya. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan tersebut dengan berbagai cara, seperti melakuka intervensi dalam masyarakat dalam beberapa tingkatan dalam kelompok umur. Berikut ini merupakan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bagan pengentasan kemiskinan

Gunawan W dalam www.depsos.go.id

Intervensi pemeritah diperlukan dalam masyarakat agar masyarakat miskin memiliki kesadaran untuk mandiri dengan memiliki semangat interpreneurship sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Perbaikan taraf kehidupan menjadikannya lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi kehidupan pokoknya. Kegiatan pengembangan masyarakat ekonomi pesisisr dilaksanakan secara bersama dengan kerjasama yang sinergis anatara pemerintah dengan masyarakat bukannya berdiri dan berjalan sendiri sendiri. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan intervensi sosial dengan cara investasi sosial sesuai dengan kelompok umur dalam masyararakat. Kelompok umur yang produlsi maka bentuk intervensi yang dilakukan dengan cara produktif juga misalkan dengan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Bagan pemberian modal usaha

Gunawan W dalam www.depsos.go.id

Program PEM disalurkan dengan menggunakan koperasi yang bertugas memberikan bantuan modal usaha dengan mengunakan pinjaman. Pinjaman tersebut digulirkan dan modal yang bergulir tersebut digunakan untuk modal usaha bukan dana konsumtif sehingga masyarakat dapat mengembalikannya dengan rutin. Modal yang berasal dari komperasi diberikan dengan secara individu atau dengan kelompok dengan usaha bersama. Program PEMP yang dilakukan dengan menggunakan kelembagaan dengan membentuk koperasi dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan dikarenakan dana yang dikeluarkan tidak dapat digulirkan secara berkelanjutan. Kemacetan tersebut dikarenakan nasabah dalam usaha mengalami  bangkrut serta, terkena musibah, seperti perahu tenggelam, mengemplang karena terprofokasi dengan yang lain. Provokasi tersebut dikrenakan dana yang diberikan merupakan hibah dari pemerintah sehingga diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat sehingga tidak wajib mengembalikan.(Kusnadi, 2009)

Selanjutnya program yang dilakukan dalam PEMP dengan memberi memberikan bantuan usaha pada generasi muda yang dikenal dengan program interpreneurship generasi muda nelayan. Hal tersebut dikarenakan generasi muda kurang tertaraik sebagai nelayan dan menekuninya, dikarenakan orang tua nelayan agar anaknya mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Pekerjaan sebagai nelayan dilakukan dengan terpaksa dikarenakan merupakan perkerjaan berat, penuh resiko, kurang profektif dan pendapatan tidak pasti, investasi serta biaya operasional yang tinggi serta status sosial yang rendah. Dari pandangan tersebut berimplikasi; berkurangnya warga pesisir untuk menjadi nelayan, tidak memperoleh pekerjaan yang lain sehingga membengkaknya pengangguran, pekerjaan nelayan sebagai sambilan atau sekunder dikarenakan pekerjaannya seperti bertani, berkebun. Karaktristik  tersebut menurunkan produktivtas budaya maritim. Dengan melihat masyarakat tersebut maka yang dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia kaum muda dengan menggunakan diklat, atau pelatihan tersetruktur, menejement usaha, ketrampilan berbisnis, serta memberikan akses sumber daya pasar dan informasi. (Kusnadi, 2009)  Dengan pelatihan tersebut diharapkan dapat memiliki kesadaran dalam berwira usaha dan mengembangkan ekosistem serta ekonomi pessisir agar dapat meningkatkan kesejahteraan.  Dengan jiwa wirausaha tersebut menjadikan segala pontesi kelautan dapat dimaksimalkan seperti agrobisnis, dikawasan pessisir, pengolahan dan penangkapan ikan kegiatan wisata laut.

Program yang lain dalam PEMP adalah pemberdayaan perempuan pesisir dalam mengembangkan mata pencaharian alternatif. Struktur masyarakat pesisir memilii pandangan patrilineal dimana yang dalam masalah puplik tergantung pada laki-laki sedangakn perempuan mengurus rumahtangga dan melakukan menejement terhadap keungan dalam rumah tangga. Kegiatan utama laki-laki menanggkap ikan, sedangkan perempuan mengelolah dan menjualkan hasil tangkapan suaminya. Peran domestin merupakan kewajiban pertama dalam perempuan pesisir. Sedangkan peran kedua adalah peran produktif untuk memperoleh penghasilan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Usaha yang dilakukan seperti menjaul tangkapan ikan, bekerja pada orang lain, menjadi buruh pada pemindangan ikan, memiliki usaha sendiri seperti toko, warung dan pengolahan ikan. Perempuan pesisir merupakan penguasa ekonomi  darat. Selanjutnya perempuan pesisir juga memiliki kewajiaban dalam mengelola potensi komunitas, yang berfungsi untuk kepentingan ekonomi dan investasi sosial masyarakat pesisir. Hal ini terwujud dalam arisan, simpan pinjam uang, sumbangan hajatan, serta kegiatan gotong-royong. Istri dalam masyarakat pesisr memberikan kontrol yang besar terhadap sumberdaya ekonomi rumah tangga. Nelayan yang mengalami kesulitan dalam ekonomi menjadikan perempuan sebagai pembantu utama dalam mengentaskan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendapatan melalui mata pencaharian alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya dikarenakan aktivitas utamanya melaut dikarenkan sumber daya perikatan mengalami penurunan.

Penciptaan pencaharian alternatif bagi perempuan masyarakat pesisir sangat diperlukan guna meningkatkan kesejahteraannya. Penciptaan pencaharian alternatif tersebut dengan mempertimbangkan; mata pencaharian sesuai dengan potensi lokal sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan teknologi dan peralatan disesuaikan dengan daerahnya untuk mendukung usahanya, jaringan pemasaran yang luas dan jauh  dalam keberlanjutan usaha alternatif tersebut. Dengan pertimbangan tersebut menjadikan yang dilakukan sesuai lokalitas dan kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. (Kusnadi, 2009)

Program yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan oleh Depatemen Perikanan dan Kelautan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pengentasan  kemiskinan tersebut dilakukan pada masyarakat pesisir dengan basis pekerjaan utamanya sebagai nelayan dengan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tersebut berjalan dengan baik walaupn adanya berbagai kekurangan dalam pelaksaannya. Kekurang tersebut dianatranya;

  • Kurangnya sumberdaya manusia dalam melaksanakan program serta penangangan yang kurang maksimal sehingga masyarakat kurang merespon dengan baik program tersebut.
  • Sumberdaya manusia yang pada masyarakat yang kurang terdidik sehingga tidak dapat menjalankan program yang dilaksankan oleh pemerintah dan program tersebut berhenti seperti pengemplangan dana bantuan modal usaha.
  • Kurangnya pendampingan yang dilakan oleh pemrintah dalam pelaksanakan program sehingga banyak usaha mengalami gulung tikar karena menejemen yang kurang baik
  • Pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut sama dengan daerah lain sehingga kurang dapat mengembangkan potensi lokal yang ada dan terkadang memunculkan seragamisasi usaha.

Daftar Pustaka

Buku :

Bambang Rudito dan Arif Budiman, 2003, Metode dan Teknik Pengolahan Community Development, Jakarta: ICSD (Indonesia Center of Sustainable Development)

David C. Korten, 2002,  Menuju Abad ke – 21; Tindakan Sukarela dan Agenda Global, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2005, Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Jakarta: Dirjen Kelautan.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2006,  Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Jakarta: Dirjen Kelautan.

Edi Suharto,  2005,  Analisis Kebijakan Publik, Bandung: CV Alfabeta

————–,  2005,  Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Rajawali Press

————–,  2007,  Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Isbandi Rukminto Adi ,  2007,  Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas, Jakarta:  FISIP UI Press

Jemes Midgley, 2005, Pembangunan Sosial; Perfektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam

Kusnadi, 2008, Akar Kemiskinan Nelayan, Yogyakarta: LKiS

———-, 2009, Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Satria, Arif. Dkk,  2002,  Menuju Desentralisasi Kelautan,  Jakarta,  Cidesindo

United Nations, 1971,  “Sosial Polcy and Planning in National Development”, in International Sosial Development Review

Internet :

Pembangunan Sosial, dalam Wikipedia.com

Kemiskinan, dalam Wikipedia.com

Gunawan W,  Program Penanggulangan Kemiskinan, dalam www.depsos.go.id

Hamonangan Ritonga, 2010, dalam www.kompas.com

Makalah dan Undang-Undang :

Paulus Wirutomo, 2010, Pembangunan Berbasis Nilai,  disampaikan pada saat Dies Natalis FISIP UI

Undang-Undang No.17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

About these ads

Perihal Muhammad Abdul Halim Sani
Muhammad Abdul Halim Sani. Saya alumnus Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005. Aktivitas menjadi tenaga edukasi SMP Muhammadiyah 1 Kota Depok Jawa Barat dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan Program Kesejahteraan Sosial "2009". Selain di sekolah Muh, saya juga sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang dibesarkan dalam kultur ke-Jogja-an, serta aktif di DPP IMM 2008-2010 dan melanjutkan studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia 2009. Kultur ke-Jogja-an ini yang menjadikan saya sebagai kader Ikatan sampai saat sekarang, dan bahkan dalam kontrak sosial dalam ke-Instruktur-an menjadikan saya sebagai instruktur untuk selamanya selama masih dalam Ikatan. Motto: "Manusia berproses menuju kesempurnaan maka jadilah yang terbaik dalam rangka Ibadah pada Ilahiah". Saya, seorang yang senang berdiskusi dan sekarang lagi mengkaji pemikiran Kuntowijoyo dengan grand tema profetik. Oleh karena itu saya mohon masukan dari teman-teman yang agar dapat menambah pengetahuan saya yang berkaitan dengan paradigma profetik, Mimpi-mimpi mari kita lakukan dengan mejawab problem peradaban modern yang telah menimbulkan dehumanisasi, dan ekploitasi yang sangat berlebih terhadap alam. Oleh karena, itu tugas kita berupaya menginterasikan agama dengan ilmu pengetahun lewat Pengilmuan Islam bukannya Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Email; sani_cilacap@yahoo.com. Terimakasih atas masukannya.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: